Diduga Kebal Hukum Oknum TNI AU Kongkalikong Bersama Operator SPBU Untuk Lakukan Kecurangan BBM Solar

Bpannews.com, Bogor – Diduga Kebal hukum seorang oknum TNI AU Kongkalikong Bersama pegawai SPBU 44- 34-16914 yang berlokasi di Jalan Raya Ciangsana No. 28–29, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dugaan praktik kecurangan ini mencuat dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, kali ini menyeret nama SPBU. Kasus ini menjadi perhatian publik lantaran diduga melibatkan seorang operator SPBU dan oknum anggota aktif TNI Angkatan Udara (TNI AU).

Berdasarkan hasil penelusuran tim investigasi awak media, operator SPBU bernama Iskandar diduga menjalankan praktik ilegal penjualan solar subsidi dalam jumlah besar yang tidak sesuai ketentuan.

Mereka diduga kuat bekerja sama dengan oknum TNI AU, yang kerap datang menggunakan kendaraan mewah berwarna putih.

Dugaan kecurangan ini mencuat setelah tim wartawan memantau langsung aktivitas mencurigakan di lokasi. Sebuah mobil mewah tampak mengisi solar dengan nominal awal sebesar Rp900.000, jumlah yang tidak wajar untuk kendaraan pribadi. Namun, ketika tim media mencoba mendokumentasikan aktivitas tersebut, operator SPBU secara mendadak menghentikan pengisian dan menurunkan angka menjadi Rp200.000.

Iskandar sempat mengakui nominal awal kepada wartawan, namun saat pengemudi mobil—yang diduga anggota TNI AU—didekati untuk klarifikasi, ia buru-buru meninggalkan lokasi tanpa memberikan pernyataan.

Penelusuran lebih lanjut menemukan bahwa mobil mewah tersebut diduga telah dimodifikasi dengan tangki tambahan, yang memungkinkan pengisian solar dalam jumlah besar. Aktivitas pengisian diduga dilakukan secara rutin pada jam-jam tertentu yang telah diatur sebelumnya.

Praktik semacam ini dinilai sangat merugikan negara dan masyarakat luas. Solar subsidi seharusnya ditujukan bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan, seperti petani, nelayan, pelaku UMKM, serta kendaraan angkutan umum. Penyelewengan distribusi menyebabkan terjadinya kelangkaan, memicu kenaikan harga, dan menimbulkan efek domino pada sektor ekonomi rakyat kecil.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPBU belum memberikan klarifikasi resmi. Begitu pula dari pihak Pertamina dan institusi TNI AU, yang masih belum mengeluarkan tanggapan atas dugaan keterlibatan anggotanya.

Masyarakat mendesak agar Pertamina, aparat penegak hukum, dan institusi militer bertindak cepat dan tegas dalam mengusut kasus ini. Pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi harus diperketat, serta SPBU yang terbukti melakukan penyimpangan harus diberi sanksi tegas, termasuk pencabutan izin operasional.

Tak kalah penting, aparat yang terbukti menyalahgunakan wewenang diharapkan diproses secara hukum tanpa pandang bulu, demi menjaga integritas lembaga dan memastikan keadilan sosial.

(Red & Team)